Barito Selatan, METROKALTENG.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kabupaten Barito Selatan menyatakan sikap tegas menolak gugatan yang diajukan Bima Sadiropa Sjabat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor : 391/PPU-XXIV/2026 terkait Peninjauan Kembali (PK) terhadap Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pernyataan penolakan tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kabupaten Barito Selatan Pebriantoni sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan hak, kehormatan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat serta para peladang.

DPD TBBR Kabupaten Barito Selatan menegaskanahwa masyarakat adat dan peladang memiliki hubungan erat dengan tanah, hutan, serta lingkungan hidup yang menjadi bagian penting dari kehidupan, budaya, dan tradisi masyarakat turun-temurun.
Pebriantoni, menegaskan bahwa penolakan tersebut merupakan bentuk perjuangan menjaga marwah dan harga diri masyarakat adat serta para peladang.

“Dengan penuh kesadaran, kami masyarakat adat dan peladang menolak gugatan tersebut demi menjaga marwah masyarakat adat dan para peladang,” ucapnya kepada media ini. Rabu (11/11/2026)

Lebih lanjut, Ketua DPD TBBR Kabupaten Barito Selatan Pebriantoni menyerukan pentingnya persatuan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga adat istiadat, melindungi hak-hak masyarakat adat, serta mempertahankan martabat para peladang.

Bagi masyarakat adat, persoalan lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut identitas budaya, kearifan lokal, dan keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

“Melalui sikap ini, TBBR berharap suara dan aspirasi masyarakat adat serta peladang dapat menjadi perhatian dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan pengujian hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di daerah,” tandanya. (Red)