Muara Teweh, (METROKALTENG.ID) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Taufik Nugraha, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025.

Menurut Taufik Nugraha, raihan opini WTP yang diterima Bupati Barito Utara pada Jumat (19/6/2026) di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bupati Barito Utara beserta seluruh jajaran pemerintah daerah atas keberhasilan mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara baik dan bertanggung jawab,” ujar Taufik, Sabtu (20/6/2026).

Ia menilai, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.

Meski demikian, Taufik mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Opini WTP harus menjadi dorongan untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan. Yang terpenting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik tersebut dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga dalam mengawal pembangunan daerah serta memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Kami di DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara konstruktif agar pengelolaan keuangan daerah tetap berada pada jalur yang benar. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan dan menjadi motivasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Kabupaten Barito Utara,” pungkasnya.

Diketahui, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK RI atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Raihan opini WTP tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara baik, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. (Uzi)