Muara Teweh, (METROKALTENG.ID) – Fraksi Partai Demokrat DPRD Barito Utara mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah untuk ke-11 kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Patih Herman AB, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Barito Utara, Selasa (14/7/2026).

“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas keberhasilannya mempertahankan opini WTP yang ke-11 kalinya serta meningkatnya realisasi pendapatan daerah,” kata Patih Herman.

Meski demikian, Fraksi Demokrat menilai masih terdapat peluang peningkatan kinerja pendapatan daerah. Pemerintah daerah didorong untuk terus melakukan evaluasi dan menyusun langkah strategis guna mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga potensi kebocoran penerimaan dapat diminimalkan.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp2,11 triliun. Menurut mereka, besarnya SiLPA harus diimbangi dengan percepatan pelaksanaan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antarwilayah, terutama di kecamatan dan desa. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memperlancar akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat.

Di bidang pelayanan dasar, Fraksi Demokrat mendorong peningkatan sarana dan prasarana kesehatan pada puskesmas di wilayah pedesaan.

Sementara pada sektor pendidikan, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat perbaikan fasilitas sekolah serta memperluas program beasiswa guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada akhir penyampaiannya, Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD. (Uzi)