Muara Teweh, (METROKALTENG.ID) – Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kabupaten Barito Utara hingga kini belum menemukan adanya konflik sosial terbuka yang melibatkan dua atau lebih kelompok masyarakat. Meski demikian, tim tetap aktif melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi kerawanan yang dapat memicu konflik di kemudian hari.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KesbangPol) Barito Utara, Rayadi, mengungkapkan bahwa potensi kerawanan sosial di wilayah setempat masih didominasi oleh persoalan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan.

“Selama ini, upaya yang dilakukan tim bersifat pencegahan. Kami berfokus pada deteksi dini dan penanganan potensi kerawanan agar tidak berkembang menjadi konflik sosial terbuka,” ujar Rayadi, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, langkah awal dilakukan melalui tim kewaspadaan dini beserta jejaringnya yang bertugas memetakan potensi kerawanan di lapangan. Setelah itu, dilakukan tata kelola penanganan dengan mengawal para pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui jalur mediasi maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan, mekanisme mediasi dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, dengan melibatkan tim PKS Barito Utara.

“Kami mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog antar pihak. Jika tidak dapat diselesaikan di tingkat bawah, barulah ditangani di tingkat kabupaten,” jelasnya.

Rayadi juga mengapresiasi dukungan dari Aparat Penegak Hukum (APH) yang turut membantu menjaga stabilitas daerah, meskipun saat ini terdapat dua warga Kecamatan Lahei yang masih menjalani proses hukum terkait kasus lahan.

Selain itu, koordinasi lintas sektor seperti dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Kehutanan dinilai sangat membantu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan agraria dan kehutanan, terutama menyangkut penguasaan lahan di kawasan hutan.

“Sosialisasi dan pencerahan kepada masyarakat ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu konflik,” ujarnya.

Rayadi menegaskan, meskipun belum ada konflik sosial terbuka, mitigasi terhadap sengketa lahan harus terus diperkuat demi menjaga iklim investasi dan kelancaran dunia usaha di Barito Utara.

“Kami akan terus berupaya menekan potensi konflik agar pembangunan dan kegiatan ekonomi di Barito Utara dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” pungkasnya. (Uzi)