Muara Teweh, METROKALTENG.ID – Dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah serta penguatan pembinaan hukum, DPRD Kabupaten Barito Utara menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Tengah.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Hukum yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Selasa (27/1/2026).

Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, Selasa (3/2/2026), mengatakan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara DPRD Barito Utara dan Kanwil Kemenkum Kalteng, khususnya dalam mendukung proses legislasi daerah agar lebih berkualitas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Nota Kesepahaman ini menjadi landasan hukum yang sangat penting bagi DPRD Kabupaten Barito Utara dalam menjalin kerja sama yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan dengan Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, terutama dalam pembentukan produk hukum daerah dan pembinaan hukum,” ujar Hj. Mery Rukaini.

Ia menjelaskan, melalui kerja sama tersebut DPRD Barito Utara akan memperoleh pendampingan dan fasilitasi dalam berbagai tahapan pembentukan peraturan daerah, mulai dari penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), penyusunan naskah akademik, hingga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Selain itu, ruang lingkup kerja sama juga mencakup penyusunan rancangan peraturan dan keputusan DPRD, sosialisasi produk hukum daerah, serta pengelolaan dan integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kabupaten Barito Utara ke dalam JDIH Nasional.

“Kami berharap dengan adanya kerja sama ini, setiap produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar berkualitas, tertib, sinkron, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Utara,” tambahnya.

Menurutnya, koordinasi dan konsultasi yang berkelanjutan bersama Kanwil Kemenkum Kalteng menjadi bagian penting untuk memastikan implementasi MoU berjalan efektif dan optimal.

DPRD Kabupaten Barito Utara optimistis, melalui kolaborasi ini proses pembentukan peraturan daerah ke depan akan semakin profesional, terarah, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Uzi)