Bupati Barut Soroti Dua PR Besar: Opini BPK Turun dan Nilai MCSP Juga Rendah

Muara Teweh, (METROKALTENG.ID) – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menyoroti dua pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Barito Utara yang digelar di Balai Antang, Muara Teweh, Rabu (5/11/2025).
Dalam arahannya, Bupati Shalahuddin menegaskan bahwa isu pertama yang menjadi perhatian serius adalah turunnya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Untuk mengatasi hal ini, saya berencana membawa sejumlah OPD terkait seperti Keuangan, Tata Usaha, Perizinan, dan Aset ke Palangka Raya untuk menemui Kepala BPK RI. Kami akan meminta pendampingan agar opini daerah dapat kembali memperoleh predikat WTP,” ujar Bupati Shalahuddin.
Selain itu, Bupati juga menyoroti rendahnya nilai MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Corruption Prevention) — sistem pengawasan dan pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nilai MCSP Kabupaten Barito Utara saat ini tercatat sebesar 34, sedikit meningkat dari 32 pada tahun sebelumnya. Namun, capaian tersebut masih jauh di bawah rata-rata provinsi yang sudah mencapai 63.
Menurut Bupati, rendahnya nilai MCSP menunjukkan masih adanya potensi penyimpangan serta lemahnya tata kelola administrasi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kita harus belajar dari pengalaman pemerintah provinsi yang mampu meningkatkan nilai MCSP secara signifikan dalam waktu singkat. Ini menjadi langkah penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Shalahuddin juga mengajak seluruh camat dan jajaran perangkat daerah untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kedisiplinan administrasi, serta mempercepat perbaikan sistem pemerintahan agar ke depan Barito Utara dapat kembali meraih kepercayaan publik dan lembaga pengawas.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Sekda Drs. Muhlis, para camat se-Kabupaten Barito Utara, kepala perangkat daerah, serta pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. (Uzi)



Tinggalkan Balasan