Muara Teweh, (METROKALTENG.ID) – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Jamilah, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara dalam melakukan pendataan guru non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) sekaligus memperkuat upaya pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah.

Pernyataan tersebut disampaikan Jamilah di Muara Teweh, Sabtu (11/7/2026), menanggapi hasil Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara bersama Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, kepala sekolah, serta guru se-Kecamatan Lahei di Aula SMP Negeri 1 Lahei.

Menurut Jamilah, pendataan guru non-ASN merupakan langkah strategis yang perlu mendapat dukungan semua pihak. Data yang akurat dinilai sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan sektor pendidikan, terutama dalam memetakan kebutuhan tenaga pendidik di berbagai wilayah, termasuk daerah pedalaman dan terpencil yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia.

Ia menjelaskan bahwa selama ini guru non-ASN memiliki peran besar dalam menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, keberadaan mereka harus tercatat dengan baik agar pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

“Pendataan yang baik akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat, termasuk memperjuangkan kesejahteraan dan keberadaan guru non-ASN yang selama ini turut berperan dalam menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar,” ujar Jamilah.

Politisi DPRD Barito Utara tersebut menilai bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sarana dan prasarana, tetapi juga oleh ketersediaan tenaga pendidik yang memadai dan berkualitas. Karena itu, perhatian terhadap guru non-ASN perlu terus ditingkatkan agar mereka dapat menjalankan tugas secara optimal dalam mendukung kemajuan pendidikan daerah.

Selain mendukung pendataan tenaga pendidik, Jamilah juga mengapresiasi komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan perundungan (bullying) dan berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah.

Menurutnya, sekolah harus menjadi ruang yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak. Lingkungan belajar yang kondusif akan membantu peserta didik berkembang secara optimal, baik dari aspek akademik maupun karakter.

“Perlindungan terhadap anak harus menjadi tanggung jawab bersama. Sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat harus membangun komunikasi yang baik agar potensi terjadinya kekerasan dapat dicegah sejak dini,” katanya.

Jamilah menegaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan tidak cukup hanya melalui aturan dan pengawasan, tetapi juga harus dibarengi dengan pembinaan karakter yang berkelanjutan.

Ia mendorong sekolah untuk terus mengembangkan kegiatan positif yang mampu membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta rasa saling menghormati di kalangan peserta didik.

Menurutnya, penguatan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan keagamaan, pengembangan bakat dan minat, serta berbagai aktivitas yang mendorong terciptanya budaya sekolah yang positif.

Sebagai wakil rakyat, Jamilah menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Barito Utara akan terus memberikan dukungan terhadap program-program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif bagi seluruh peserta didik.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Barito Utara.

“Harapan kita, seluruh kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi guru maupun peserta didik sehingga kualitas pendidikan di Kabupaten Barito Utara terus meningkat,” pungkasnya. (UzI)