Muara Teweh, (METROKALTENG.ID) – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Barito Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Penyampaian jawaban tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tahun 2025, yang dipimpin Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini dan dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, unsur FKPD, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya. Rapat digelar pada Senin (24/11/2025) di ruang sidang DPRD Kabupaten Barito Utara.

Apresiasi atas Masukan Fraksi.
Dalam pidatonya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan, catatan, serta masukan konstruktif terhadap Raperda APBD 2026.

Menurutnya, masukan fraksi sangat penting untuk penyempurnaan kebijakan fiskal, sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Bupati menegaskan bahwa secara umum seluruh fraksi dapat menerima Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Tanggapan atas Pandangan Fraksi:
1. Fraksi Partai Demokrat
Bupati mengucapkan terima kasih atas perhatian terkait upaya pengurangan defisit anggaran. Pemerintah daerah siap membahas lebih detail pada pembahasan lanjutan.

2. Fraksi Aspirasi Rakyat
Terkait belanja infrastruktur pelayanan publik, Bupati menjelaskan bahwa APBD 2026 mengalokasikan Rp1,71 triliun atau 52,66 persen dari total belanja daerah. Anggaran ini diperuntukkan bagi pembangunan jalan, jembatan, air bersih, sarana kesehatan, serta fasilitas pendidikan hingga wilayah pedesaan.

3. Terkait SiLPA dan Penyertaan Modal
Belum dicantumkannya komponen SiLPA dalam Raperda disebabkan belum terbitnya regulasi pemerintah pusat tentang batas maksimal defisit APBD. Adapun penyertaan modal daerah telah diselesaikan saat perubahan APBD 2024 sesuai ketentuan.

4. Fraksi Karya Indonesia Raya
Bupati menegaskan bahwa prinsip partisipatif, transparan, berkeadilan, disiplin, serta efektif dan efisien tetap menjadi acuan penyusunan APBD. Ia juga merinci bahwa Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 mencapai Rp1,57 triliun berdasarkan pemberitahuan Kementerian Keuangan.

5. Fraksi PDI Perjuangan
Sebagai respons, Bupati memastikan bahwa pembangunan prioritas seperti Mall Pelayanan Publik, Balai Latihan Kerja, serta infrastruktur dasar lainnya tetap menjadi fokus tahun 2026. Pemerintah juga berkomitmen memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pelayanan publik, serta menekan ketimpangan sosial.

6. Fraksi PKB
Pemerintah menjelaskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi digital, optimalisasi pajak daerah, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Pemerintah juga menegaskan komitmen alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen serta penguatan kesehatan, konektivitas wilayah, pemberdayaan ekonomi, dan pembaruan data penerima bantuan sosial.

Sinergi Pemerintah dan DPRD.
Sebelum menutup pernyataannya, Bupati kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas kritik, perhatian, dan dukungan untuk penyempurnaan Raperda APBD 2026.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting agar pembangunan di Kabupaten Barito Utara berjalan transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujar Bupati H. Shalahuddin.

Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar hingga penetapan sesuai jadwal. (UzI)